Percakapan Blog
Just another WordPress.com weblogForum Percakapan XIII – Memaknai Reformasi Birokrasi
Antara ada dan tiada. Begitulah pandangan sebagian masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya. Keluh kesah ini rasanya semakin kental dirasakan masyarakat Jakarta yang relatif lebih ‘melek’ politik. Kemacetan dimana-mana sepanjang waktu. Pelayanan publik, antara lain transportasi umum yang terbatas dan jauh dari nyaman. Ancaman banjir bisa datang sewaktu-waktu ketika hujan deras mengguyur Jakarta dan Bogor. Fakta ini adalah sebagian kecil dari kenyataan betapa kurang kredibel dan kompetennya birokrasi pemerintahan menjalankan tugas sehari-hari.
Menyangkut urusan hidup yang dapat dirasakan sehari-hari, ‘Forum Percakapan’ bertema ‘Memaknai Reformasi Birokrasi’ ini mampu memancing dialog ramai para peserta yang memenuhi lobi Kantor Taman DDI di Kawasan Mega Kuningan pada 30 Juni 2010. Topik yang diangkat memang tergolong ‘berat’, namun paparan Prof. Dr. Eko Prasojo dan Bapak Martiono – Presdir PT Newmont Indonesia, mampu menghidupkan bincang-bincang. Audien datang dari berbagai kalangan. Selain mitra bisnis DDI yang umumnya datang dari sektor bisnis, juga hadir teknokrat, dan pengelola pendidikan.
Prof. Eko menggarisbawahi pentingnya birokrasi di Indonesia direformasi. Guru Besar FISIP UI tersebut mengingatkan sistem kepemerintahan di Indonesia digerakkan melalui birokrasi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan keputusan politis yang berdampak pada roda kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam lingkup sempit, jajaran birokrasi melibatkan pegawai negeri sipil; sedangkan dalam lingkup lebih luas mencakup aparat BUMN, perusahaan milik negara, atau badan-bdan yang dimiliki negara untuk menjalankan fungi negara.
Di mata Prof. Eko, keputusan politik yang dihasilkan relatif sudah bagus walaupun masih harus diperbaiki, tetapi begitu diimplementasikan oleh sebuah sistem, keputusan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan ideal yang diharapkan. Distorsi dan penyimpangan ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya moral hazard (penyelahgunaan kewenangan) dan profil birokrasi yang tidak kompeten. Tidak mengherankan jika penyelenggaraan negara tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. “Apa yang sekarang dirasakan masyarakat apakah negara ada untuk rakyat? Jalan rusak, semua sarana dan prasarana pelayanan sangat minimal. Penyelenggaraan pemerintahan oleh negara apa adanya,” jelas Prof Eko yang melist adanya sekitar 175 penyakit sistemik birokrasi.
Penyakit bangsa Indonesia, analisis Prof. Eko melingkupi political corruption, yudicial corruption , dan bureaucratic corruption. Ketiga hal saling tali temali. Masing-masing tetapi terjadi pertukaran korupsi antara yudicial power, executif power dengan political power. Tidak heran jika pemberantasan korupsi di Indonesia begitu melelahkan. Reformasi birokrasi yang hakekatnya adalah reformasi adminstrasi di Indonesia harus berhadapan dengan praktik korupsi bak gurita yang saling terkait. “Dalam kasus Gayus misalnya, saling terkait. Terjadi praktik korupsi yang melibatkan pejabat pajak, pejabat hukum, sekaligus melibatkan perantara pejabat politik dengan pejabat hukum atau dengan pejabat birokrasi,” paparnya.
Ibarat lingkaran setan, praktik korupsi kronis di Indonesia, menurut Prof. Eko sesungguhnya dapat diurai dengan menempatkan prioritas yudicial reforms (baik dari sektor kejaksanaan dan kepolisian) untuk levarage-nya. Prof Eko menyarankan jika Presiden tetap berkomitmen tinggi melaksanakan reformasi birokrasi, maka harus memperhatikan kedua lembaga hukum ini. “Sebab, korupsi di lingkup yudisial mengakibatkan efek domino, korupsi politik dan birokrasi,” jelasnya.
Pada bagian lain, Pak Martiono menyoroti tetap berkembangnya pemikiran yang keliru tentang arti government yang diterjemahkan menjadi pemerintah, yang lebih bernuansa penguasa (pangreh prodjo) bukannya abdi masyarakat (pamong prodjo). Pola pikir dan kesadaran para birokrasi masih belum banyak berubah. Oleh karena itu, agar agenda reformasi birokrasi di Indonesia bisa berjalan optimal, Pak Martiono meminta adanya penyadaran di mind set para birokrat atas fungsi sebagai pamong prodjo. “Kita ini sadar saja belum, kok mau melaksanakan reformasi administrasi. Kita tidak sadar karena urusan pemahaman,” harap Pak Martiono.
Pak Martiono juga berharap agar kesadaran ini terus menerus digelorakan. Saran Pak Martiono sudah selayaknya mendapat perhatian bagi pengelola negara berkembang seperti Indonesia. Reformasi administrasi, seperti dikemukakan Caeden – ahli administrasi publik, hakekatnya adalah perbaikan sistem administrasi di suatu negara secara terus menerus. “Bahkan negara-negara yang sudah sangat maju sekalipun seperti Jepang atau Korea, terus menerus melakukan reformasi administrasi,” ungkap Prof Eko.
Jika negara-negara maju saja tetap mau menerima kritik perbaikan, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Reformasi administrasi mutlak menjadi tuntutan yang sangat besar. Semoga pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakatnya untuk sebuah Indonesia yang lebih baik. [Teguh A.]
FORUM PERCAKAPAN X – Menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN-Cina, Haruskah Kita Takut?
Pelajaran sejarah ratusan tahun silam telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk menjalin perdagangan dengan negara-negara tetangga. Saudagar nusantara telah menjalin hubungan erat dengan partner mereka dari India dan China. Namun, di era modern, hubungan dagang langsung dengan China daratan sempat terputus. Diduga mendukung gerakan komunis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia; rejim Orde Baru memutuskan hubungan diplomatik dengan negara terpadat di dunia ini sehingga hubungan dagang harus melewati negara ketiga.
China tak terbantahkan menyimpan potensi ekonomi luar biasa. Memasuki milenium ke-21, negara-negara ASEAN dan China telah memasuki era pasar bebas. Ekonom Faisal Basri menjelaskan, inti dari kebijakan ini adalah bagaimana antara kedua kawasan dapat mengatasi
hambatan perdagangan yang ada termasuk untuk mengatasi perompak di Selat Malaka. Masak jaman modern takut dengan china. Ini tragedi berabad-abad.
Penjelasan Pak Faisal di atas adalah sebagian kecil dari analisis ekonomi yang dikemukakannya dalam ‘Forum Percakapan’ edisi 23 Maret 2010. Mengambil tema: ‘Menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN-Cina, Haruskah Kita Takut?’, alumnus FE UI 1985 dan master dari Vanderbilt University USA (1988) ini pun menjelaskan secara gamblang melalui angka-angka betapa menguntungkannya berdagang secara langsung dengan China bagi Indonesia. Dipandu Triatmoko Nugroho Jati – konsultan senior Daya Dimensi Indonesia, audien yang sebagian besar pelaku aktif bisnis nampak antusias menyimak uraian yang bisa jadi menjadi peluang bisnis menguntungkan.
Statistik perdagangan menunjukkan, ekspor Indonesia ke China naik dari 7,7 persen menjadi 8.9 persen. Nilainya meningkat sebesar 3,4 miliar dolar AS. Sebaliknya impor Indonesia dari China turun dari 14,9 persen menjadi 13,5 persen. Volumenya mencapai 1,7 milyar dolar AS. China adalah mitra dagang utama dan tujuan ekspor penting Indonesia nomor tiga, setelah Jepang dan Amerika Serikat. “Tidak usah teori-teori ekonomi canggih. Itu bisa dilihat dari potensi pasar kedua negara. Ini memang hukum alam lebih menguntungkan berdagang dengan tetangga. Dulu, kita sok dan lebih suka berdagang sama Eropa, Amerika, atau Jepang,” papar Chief of Advisory Board Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA) sejak 2007.
Mengapa pasar bebas (free trade area) menguntungkan negara-negara yang terlibat di dalamnya? Inilah penjelasan Pak Faisal. Akibat praktik free trade area, volume perdagangan di dalam kawasan itu akan naik akibat adanya perpindahan sumber biaya perdagangan dengan harga yang lebih murah antar negara. Pengaruh terhadap industri di Indonesia, menurut Pak Faisal, tidak ada. Yang terjadi adalah perbedaan barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia. sebagai contoh, jika dahulu hand phone dengan merek Nokia begitu mendominasi pasar Indonesia, maka sekarang diganti produk China, misalnya merek Nexian. “Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Konsumen Indonesia justru dapat barang dengan volume lebih banyak dan harga lebih murah, paparnya.
Hanya saja, Pak Faisal mengakui praktik free trade area membuat industri Indonesia yang memang tidak kompetitif tidak memiliki hak untuk hidup. Perusahaan-perusahaan semacam inilah umumnya diproteksi melalui lobi-lobi politik. Pak faisal mengakui setiap kebijakan akan menghasilkan loser dan winner. Adalah tugas negara untuk mendistribusikan dari winner ke loser melalui mekanisme kompensasi yang harus ditingkatkan, khususnya terhadap sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan rakyat banyak. “Adalah tugas pemerintah untuk memikirkan efek free trade area terhadap kesejahteraan, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, nilai tambah dan sebagainya,” katanya. [Teguh A.]
FORUM PERCAKAPAN VIII – Tentang Permasalahan Sosial Budaya, Sekarang, dan Nanti….
GM – demikian Goenawan Mohamad biasa akrab di sapa, menutup ‘Forum Percakapan’ Daya Dimensi Indonesia di penghujung 2009, tepatnya pada Senin, 21 Desember 2009. Percakapan beruntung kedatangan sastrawan sekaligus budayawan sekelas GM. Paling tidak, itu yang dirasakan para undangan yang memenuhi Lobi Kantor Taman B.3 sore itu. Mereka umumnya mengaku sebagai pembaca setia ‘Catatan Pinggir’ – nama kolom yang ditulis GM tiap pekan di majalah berita mingguan ‘Tempo.’
Berbincang dengan sosok multidimensi sekelas GM memang mengasyikkan. Obrolan tidak hanya berkaitan seputar masalah seni dan budaya. Diskusi pun melebar ke dialog filosofis soal politik dan kenegaraan. Karena yang hadir umumnya pegelola berbagai organisasi bisnis, perbincangan pun menyerempet masalah pembangunan budaya perusahaan. GM yang pernah menjabat Pemimpin Redaksi majalah berita mingguan ‘TEMPO’ (1974 – 1995) dan (1998-1999) fasih menjawab persoalan itu. Berbagai kiat ia buka tentang bagaimana ia bersama seluruh awak ‘Tempo’ secara terus menerus ‘berantem’ membangun budaya perusahaan di majalah nomor satu di era Orde Baru tersebut.
Mengingat luasnya cakupan tema seni dan budaya, penyair kelahiran Batang Jawa Tengah, 29 Juli 1941, tersebut mengawali obrolan dengan mengangkat pentingnya keragaman di Indonesia. Kebhinekaan, tegas cendekiawan adalah fondasi bangunan bangsa Indonesia. GM sendiri tercatat pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1960-1964), Collage d’Europe Bruggers Begia (1965-1967), dan Nieman Fellow at Harvard University AS (1989-1990). Sejak 1971, GM produktif menulis sejumlah buku fikso dan non fiksi antara lain: ‘Parikesit’ (1971), ‘Interlude’ (1976), ‘Asmaradana’ (1992), ‘Kesusastraan dan Kekuasaan’ (1993), ‘Misalkan Kita di Sarajevo’ (1998), ‘Conversations with Difference’ (2002), dan ‘Tuhan dan Hal-hal yang Tak Selesai’ ( 2007).
Kegundahan GM diawali dengan mengkritisi contoh sejumlah kebijakan publik di beberapa daerah. Di Aceh ada larangan pentas Tari Barongsai. Sementara pelarangan pembangunan patung Sultan Banten terjadi Banten. Gejala ini sangat merisaukan GM. Ia melihatnya ada gejala penyeragaman di bangsa ini. Kekayaan bangsa Indonesia, tegas GM bukan mululu luas wilayah tetapi justru adanya keragaman budaya masyarakat yang mendiami wilayah itu. Berbeda dengan Malaysia atau Singapura yang tersusun atas sejumlah kultur, bangsa Indonesia tersusun atas interkultur. Bangsa-bangsa yang mendiami Indonesia saling membaur dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, nilai-nilai ke-Indonesiaan terus terjadi seiring dengan perjalanan bangsa ini. “ Pembuat kebijakan publik itu rupanya tidak sadar. Jika mereka menafikkan keragaman, maka akan dicekik keseragaman,” pesan GM.
Kegalauan GM bukan tanpa dasar. Di berbagai daerah, ada kecenderungan penguatan identitas sempit kedaerahan. Penguatan identitas kedaerahan, urai GM, misalnya dengan alasannya pengembangan jati diri lokal, tanpa disadari akan menguatkan stereotype masyarakat tertentu. Jika gejala ini terus menerus berlangsung, akan terjadi proses rasioalisasi dan berakhir dengan fanatisme sempit. Bila tidak dikelola dengan baik, tidak mustahil memunculkan konflik dan kekerasan. “Pembinasaan kemanusiaan tinggal menunggu waktunya,”katanya.
Semoga keresahan GM tidak terjadi di Indonesia tercinta ini. Di tengah tekanan politik yang makin meninggi, Mengakhiri penghujung 2009 untuk segera masuk gerbang 2010, semoga kedewasaan bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman semoga makin mantap. Selamat tahun baru bagi Anda semua. Semoga kesehatan dan kesuksesan tetap menyertai derap bisnis Anda sekalian. (Teguh A)
FORUM PERCAKAPAN VII – Industri Kreatif di Sekitar Kita
‘Industri Kreatif’ telah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Konsep itu merujuk macam-macam produk dan jasa yang dihasilkan dari olah kreativitas dan inovasi manusia. Wujud industri kreatif beraneka rupa, antara lain karya arsitek, desain berbagai produk, fashion, film, musik dan sebagainya. Mengangkat tema: ‘Lebih Jauh tentang Industri Kreatif,’ Forum Percakapan edisi 19 November 2009, mengundang Rektor Institut Kesenian Jakarta Dr. Wagiono Sunarto, MSc. untuk mendiskusikan perkembangan tersebut di Indonesia,
Diskusi yang dipandu Rainier Turangan tersebut berlangsung hangat. Sumbang saran konstruktif berlangsung sepanjang sesi perbincangan terjadi antar peserta yang memenuhi ‘lounge’ Kantor DDI di Kawasan Mega Kuningan. Maklum, potensi industri kreatif sesungguhnya sangat luar biasa di Indonesia. Ratusan suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, tentu menjadi modal dasar yang tidak ternilai harganya bagi perkembangan industri kreatif. Pada dasarnya, industri kreatif adalah produk penciptaan nilai tambah atas berbagai produk budaya sebagai hasil intektualitas manusia.
Industri ini, menurut Wagiono, tidak memerlukan banyak modal karena sumber dasar industri ini adalah olah pikir manusial. Animator lulusan Seni Grafis Institut Teknologi Bandung (1975) dan master Communicaton Design dari Pratt Institute New York AS (1983), mengambil contoh fenomena larisnya buku ‘Harry Potter’ hasil karya Joanne Katherine Rowling. Didukung infrastruktur yang kuat, antara lain melalui jaringan toko buku ‘Times”, buku “Harri Porter” sempat menguasai bisnis perbukuan di seluruh dunia. “Ketika buku ini terbit, orang lain tidak mampu menduplikasi karya Rowline. Ini adalah hasil kekayaan intektual pengarang yang tidak memerlukan pabrik kecuali biaya makan dan minum dari pengarangnya,” kata Wagiono yang menyelesaikan program doktor pada Program Pascasarjana Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia (2008).
Industri kreatif sesungguhnya dapat menjadi penggerak ekonomi sebuah negara yang dasyat. Itu sudah ditunjukkan di Inggris atau AS sebagai pengekspor film dan musik ke seluruh sudut dunia. Perusahaan-perusahaan periklanan iklan asal Inggris, mendatangkan devisi yang cukup besar karena beroperasi di seluruh dunia. AS tak terbantahkan menjadi pengekspor utama produk-produk film buatan Hollywood atau musik populer. Walth Disney – yang awalnya hanya memproduksi film kartun telah membangun kekaisaran hiburan, dengan membuat pusat hiburan di seluruh dunia termasuk menjual beragam barang merchandizer.
Sejalan dengan harapan untuk semakin mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia, panitia ‘Percakapan’ yang bisanya berpakaian jas lengkap, pada edisi kali ini sepakat mengenakan baju batik sebagai salah satu contoh warisan budaya Indonesia yang berpotensi untuk terus dikembangkan di manca negara. Kreativitas ‘Percakapan’ edisi ini juga tercermin dengan tampilnya ‘Dimensioner Voices.’ Kelompok vokal yang digawangi trio Ghita A. Utoyo, Aloysia Alfra Phalestie, dan Diah Arum Witasari dari Divis LDS (Learning Development Services) memukau peserta diskusi melalui sejumlah lagu populer.
‘Balai Pustaka’ juga berpartisipasi dalam even ini. Melalui upaya merevitalisasi sejumlah karya klasik sastrawan Indonesia, penerbit milik negara tersebut memamerkan serie novel dengan kemasan yang lebih mewah. Tujuannya tentu saja agar dapat mendapat perhatian hangat dari peminat sastra. Seri buku klasik ‘ Indonesian Cultural Heritage’ yang ditampilkan, mencakup: ‘Azab dan Sengsara’ (Merari Siregar), ‘ Salah Pilih ( Nur sutan Iskandar), ‘Sitti Nurbaya’ (Marah Rusli), ‘Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma’ ( Idrus), ‘Layar Terkembang’ (Sutan Takdir Alisjahbana), ‘Atheis’ (Achdiat K. Mihardja), ‘Salah Asuhan’ (Abdoel Moeis), dan ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ (RA Kartini, diterjemahkan oleh Armijn Pane). (Teguh A. )
FORUM PERCAKAPAN VI – Menyikapi Terorisme
Rangkaian aksi teror yang mengguncang Indonesia sejak akhir abad 20, bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah perpanjangan konflik global yang episentrumnya terus memanas di kawasan Timur Tengah. Adalah Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menjelaskan, konflik berkepanjangan di Timur Tengah lah yang menyeret Indonesia dalam kancah terorisme global. Perselisihan di kawasan tersebut hakekatnya bukan semata-mata masalah agama, namun lebih ke konflik etnis dan kepentingan ekonomi yang melibatkan kepentingan Barat (dengan dominasi Amerika Serikat dan Israel).
Ketika diundang menjadi pembicara dalam ‘Forum Percakapan’ edisi 26 Oktober 2009, Komarudin menguraikan, radikalisme yang diterjemahkan dalam aksi teror terjadi ketika kelompok yang secara politis berseberangan dengan kekuatan AS kalah memenangkan perang fisik maupun diplomasi. Strategi selanjutnya adalah memperlebar wilayah konflik di luar Timur Tengah. Salah satunya di Indonesia.
Dengan memanfaatkan fundamentalisme agama, dirancanglah aksi teror mencekam dengan imajinasi surga. Dari segi psikologi terorisme, alummus Ponpes Pabelan Magelang dan sarjana Fakultas Ushiluddin IAIN Jakarta tersebut menguraikan, ketika orang kalah perang dan siap mati, maka mereka tidak mau mati konyol. “Mereka ingin menjadi meaningfull, tidak mau mati konyol dan sia-sia,” tegas peraih gelar master dan doktor dari Middle East Technical University Turkey ini
Aksi terorisme, lanjut peserta program Post-Gaduate di Mc Gill University (Kanada) dan Seminari Hartfort Connecticut (Amerika Serikat) adalah jalan terakhir yang paling ekonimis. Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja atau pasukan. Biayanya pun relatif murah. “ namun, upaya tersebut sudah mampu melakukan aksi teror yang dapaknya luar biasa bagi masyarakat. Mampu mendorng ketakutan dan simpati media,” katanya.
Berbeda dengan tema-tema ‘Percakapan’ sebelumnya yang umumnya memperbincangkan masalah-maslah praktis dan ringan, tema kali ini memang terkesan serius. Dipandu Arie Panca – Project Manager Leadership Development Solution DDI, perbincangan kali ini membahas akar masalah yang melatarbelakangi gerakan terorisme kontemporer di Indonesia. Mungkin, sebagian orang belum dapat merasakan dampak yang mencekam karena tidak langsung terkena ke keluarga terdekat. Namun, bagi para dimensioner (begitu biasanya karyawan DDI dipanggil), aksi teror adalah pengalaman nyata.
Berlokasi di kawasan Mega Kuningan, tidak jauh dari lokasi Hotel JW Marriot dan The Ritz-Carlton Hotel – sebagai simbol kepentingan AS, dimensioner dua kali merasakan dampak langsung aksi terorisme. DDI harus menutup aktivitasnya pada jam satu siang di tengah kesibukan melaksanakan assessment. Salah seorang pimpinan puncak klien DDI, Presiden Direktur Timothy D. Mackay dari PT Holcim Indonesia Tbk, bahkan menjadi salah satu korban dari peristiwa tersebut.
Bertepatan dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, selain dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’, kali ini juga dinyanyikan ‘Bangun Permudi Pemuda’ karya A. Simanjuntak. Seluruh peserta yang sebagian besar telah dewasa tetap bersemangat ‘pemuda’ kala menyanyikan lagu perjuangan itu. Bagi Prof. Komar, perayaan sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa. Di usia yang masih belia, para pemuda tersebut sudah mampu membuat imajinasi visioner jauh ke depan. Mereka hilangkan batas bangsa-bangsa yang tersebar di Nusantara dengan memproklamirkan menjadi satu bangsa Indonesia melalui moment ‘Sumpah pemuda’ yang terkenal itu: ‘Satu Nusa, Satu Bangsa , dan Satu Bahasa’ , Indonesia.
Prof. Komar menilai kadar imajinasi dan visioer bangsa Indonesia saat ini tetap penting untuk ditingkatkan kualitasnya agar mampu menghasilkan sejumlah karya monumental, seperti halnya Sumpah Pemuda. Salah satunya dapat dicapai melalui perbaikan sistem pendidikan yang benar agar anak-anak memiliki imajinasi yang lebih visioner. Diantaranya dengan memperbaiki kurikulum dan sistem pendidikan sehingga anak didik dapat terus dirangsang kreativitasnya. Jika dikaitkan dengan agenda deradikalisasi fundamentalisme sempit agama, maka anak didik yang kreatif dan kritis tidak akan mudah diindoktrinasi dengan memberikan ‘janji surga’ atas aksi teror bom bunuh diri yang dikampanyekan. (Teguh A)
FORUM PERCAKAPAN V – Deklarasi Djuanda, Identitas Kebangsaan Ketiga Indonesia
Tidak ada alasan malu menjadi orang Indonesia. Bangsa ini adalah bangsa besar. Bahkan boleh dibilang bangsa ajaib. Dari ratusan negara berdaulat yang ada di muka bumi, rasanya hanya ada sedikit bangsa besar seperti Indonesia. Bagaimana bangsa ini dapat merekatkan ratusan bangsa yang tersebar dalam 17.504 gugusan pulau dalam sebuah negara kesatuan. Padahal, masing-masing bangsa memiliki bahasa dan budaya masing-masing. Namun, bangsa ini mampu mewujudkan tujuan suci itu. Dilandasi pemikiran visioner para bapak bangsa, ikhtiar panjang ditunjukkan seluruh rakyat Indonesia membangun sebuah bangsa. Kesemuanya membutuhkan pengorbanan harta dan nyawa yang tidak ternilai harganya.
Kebesaran wilayah tanah air Indonesia saat ini, bukan semata-mata mewarisi peninggalan wilayah Hindia Belanda. Sebab, pemerintahan kolonial hanya mencakup wilayah darat dan laut teritorial tiga mil dari bibir pantai. Luasnya hanya sekitar dua ratus ribu atau 0,2 juta kilometer persegi. Perairan yang menghubungan satu pulau dengan pulau lainnya, seperti Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar, Laut Banda, Laut Aru dan ratusan perairan nusantara lainnya, belum diakui sebagai perairan Indonesaia. Sebaliknya, ini dianggap dalam yuridiksi perairan internasional.
Sarwono Kusumaatmadja – anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya menduduki portofolio menteri lingkungan hidup dan kelautan, mengangkat tema: ‘Deklarasi Djuanda. Mewujudkan Konsep Tanah Air’ dalam forum PERCAKAPAN edisi 30 September 2009. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang tetap menjadi mitra dan bagian kaluarga DDI Indonesia untuk terus memikirkan sebuah tatanan Indonesia lebih baik. Suasana PERCAKAPAN yang masih diliputi suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri tersebut, sedikit kurang nyaman karena listrik di kawasan Mega Kuning mengalami pemadaman akibat terbakarnya gardu PLN di Cawang Jakarta Timur.
Genset yang menggantikannya pun gagal memanggul beban sehingga penerangan tidak stabil. Jajaran Direksi PLN yang sudah menuju ke DDI pun, harus kembali memimpin rapat untuk mengatasi ‘musibah’ tersebut. Namun, itu semua tidak mempengaruhi hangatnya perbincangan yang topiknya memang relevan untuk diaktualisasikan agar bangsa ini semakin kencang menatap ke depan. Seluruh kursi yang disediakan, nampak dipenuhi peserta.
Pada forum yang dimoderatori Yuri Yogaswara – senior consultant DDI itu, Sarwono menguraikan tiga tonggak sejarah penting yang membangun bangunan Indonesia. Pertama, berdirinya Budi Oetomo pada 20 Mei 1908 sebagai cikal bakal kebangkitan nilai-nilai nasionalisme Indonesia, yang kemudian bermuara pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedua, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai pertanda berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang menentukan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago). Dari ketiga tonggak itu, Deklarasi Djuanda relatif kurang mendapat perhatian rakyat Indonesia.
Wilayah yuridiksi Indonesia yang sebelumnya hanya terdiri atas daratan seluas 0,2 juta kilometer persegi bertambah menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Melalui perjuangan pajang sejak Deklarasi Djuanda, dunia internasional akhirnya mengakui perairan nusantara sebagai kesatuan tanah-air. Deklarasi tersebut awalnya mendapat tantangan keras dari negara-negara kuat, antara Kanada, Amerika Serikat, Australia dan sejumlah negara Eropa Barat. Melalui long march panjang diplomasi tanpa meletuskan sebutir peluru pun, antara lain almarhum Mochtar Kusumatmadja – salah seorang ahli hukum laut handal yang dimiliki Indonesia, konsep tanah-air akhirnya diakui dunia.
United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 mengakui wilayah laut Indonesia tidak hanya sebatas ‘lontaran desing mesiu’ tiga mil dari arah daratan, tapi bertambah mencakup perairan kepulauan nusantara seluas 2,3 juta kilometer persegi, ditambah dua belas mil dari bibir pantai. Di samping itu, tanah-air Indonesia mempunyai hak berdaulat atas Zona Ekonomi Ekslusif seluas 2,7 kilometer persegi. Bangunan tanah-air Indonesia pun semakin besar karena mencakup total wilayah seluas 5.8 kilometer persegi.
Uraian Sarwono tentang ‘Deklarasi Djuanda’ pagi itu betul-betul menyentak PERCAKAPAN. Bangsa Indonesia tak terbantahkan adalah bangsa besar. Bukan hanya dari segi luas wilayah. Bangsa ini juga dikarunia talent luar biasa, antara lain Djuanda Kartawidjaya – Perdana Menteri RI ke-11 (14 Januari 1911 – 6 November 1963) yang dengan berani mengumumkan ke dunia tentang yuridiksi perairan nusantara sebagai bagian integral tanah-air Indonesia. Perjuangan Djuanda pun dituntaskan oleh para ahli hukum laut yang tanpa lelah selama puluhan tahun memperjuangkan hak bangsa.
Kini, di tengah masyarakat, kerap ditemui komentar dan pandangan miring yang cenderung meremehkan ‘kebesaran’ bangsa ini. Nasionalisme dan jati diri bangsa dipertanyakan. Korupsi sebagai perwujudan sarah urus pengeloaan pemerintahan tetap hadir di seluruh level masyarakat. Bencana baik karena faktor alam dan ketidakpedulian masyarakat silih berganti menghantam bangsa. Rajutan harmoni dan kesetiakawanan di tengah masyarakat dirasakan makin melonggar. Semua mendorong energi negatif bangsa.
Benang merah PERCAKAPAN pagi itu akhirnya menyimpulkan perlu prakasya masyarakat termasuk sektor bisnis, bersama pemerintah untuk membalikkan energi negatif ke arah yang produktif. Salah satunya, menurut Sarwono, adalah bagaimana mengapresiasi perjuangan ‘Deklarasi Djuanda’ dengan aksi produktif nyata. Harapan bangsa Indonesia mewujudkan sebuah negara kepulauan, tegas Sarwono, telah dihasilkan putra-putra terbaik bangsa. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola tambahan 5,6 juta kilometer persegi wilayah laut yang memiliki potensi luar biasa di bidang perikanan, sumber baru makanan, farmakologi, industri jasa pelayaran internasional, wisata bahari dan bahkan untuk memperkuat posisi geopolitik Indonesia di tengah pergaulan bangsa-bangsa.
Djuanda dan para diplomat ulung bangsa telah meletakkan fondasi kokoh. Kini giliran seluruh komponen bangsa ini membangun potensi yang masih terpendam itu. Semoga perjalanan long march mengelola tanah–air ke depan semakin menjadi kesadaran seluruh warga bangsa…. (Teguh A.)
FORUM PERCAKAPAN IV – Mari Bicara Jakarta!
Mari Bicara Jakarta!
Ada yang lain dari forum PERCAKAPAN terakhir, 20 Agustus 2009 lalu. Jika empat topik sebelumnya berkisar pada isu-isu berskala nasional, maka yang diangkat kali ini adalah persoalan keseharian warga kota Jakarta. Menghadirkan Marco Kusumawijaya – arsitek dan pengamat masalah perkotaan, sesi PERCAKAPAN mengambil tajuk: ‘Prakarsa Warga dan Visi Jakarta’.
Atmosfir diskusi tidak kalah hangat dibandingkan sesi-sesi terdahulu. Padahal, acara sempat mundur sekitar tiga puluh menit dari jadwal yang telah ditentukan. Kemacetan yang tiap hari menghiasi Ibukota semakin menjadi-jadi menjelang dimulainya bulan Ramadhan. Sejumlah undangan pun mengirim pesan pendek atas keterlambatan hadir. Hal yang membuat topik pagi itu menjadi semakin berarti.
Di awal paparannya, Marco memperkenalkan kehadiran situs www.rujak.com. Situs ini mengangkat isu-isu yang dihadapi warga Jakarta, serta bagaimana inisiatif mereka menjadikan lingkungannya agar menjadi lebih baik dan nyaman. Bersama sejumlah rekannya (Meutia Chaerani, Satya Witoelar, Cecil Mariani, Andrea Fitrianto, Armely Meiviana, Elisa Sutanudjaja, dan Marini Widowati), Marco membangun rujak sebagai alternatif ruang publik bagi warga Jakarta untuk membagi ide, pengetahuan dan tip-tip praktis. Rujak adalah bentuk konkrit partisipasi warga untuk menciptakan Jakarta sebagai kota metropolis berkelanjutan.
Karena isinya yang beragam itulah, maka lantas situs ini diberi nama rujak, makanan yang menurut Marco adalah salah satu pusaka bangsa Indonesia. Ibarat rujak yang terdiri dari bermacam-macam buah, Marco berharap situs ini bisa menjadi ‘makanan’ menyehatkan dan ramah lingkungan. Dalam rujak, semua warga baik secara individual maupun kolektif, diberi kesempatan untuk mempublikasi ide serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Semua bertujuan membuat Jakarta lebih baik. “Sekarang ini saatnya kita tidak hanya kampanye, tetapi mulai melakukan sesuatu. Everyone is invited,” ujar Marco.
Marco sadar bahwa perubahan dapat efektif bergulir di masyarakat bila terjadi secara kolektif. Melalui rujak, diharapkan terjadinya saling tukar gagasan dan pengalaman perihal berbagai tindakan dan upaya menjadikan Jakarta lebih baik. Dalam rubrik Tip misalnya, beragam artikel menginformasikan berbagai upaya ramah lingkungan, seperti langkah-langkah memanfaatkan kertas bekas, informasi tentang peringatan bahaya tas plastik kresek, serta tips bersepeda di jalanan Jakarta. “ Rujak telah diakses 3.000 orang sejak dua bulan lalu. Tiap hari ada 25 sampai 50 penguna internet yang masuk,” kata Marco.
Selanjutnya Marco menyoroti perubahan demografi penduduk Jakarta yang semakin menumpuk ke daerah penyangga: Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang yang membawa implikasi semakin rumitnya pengelolaan transportasi publik. Masalah lain yang diangkatnya adalah kanal-kanal kota yang tidak memadai perawatannya. Padahal kalau saja seluruh kanal yang ada dipelihara dengan baik, petaka banjir tahunan bisa diatasi.
Sama seperti sesi-sesi sebelumnya, PERCAKAPAN kali ini juga dibuka dengan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena masih dalam suasana Hari Proklamasi, maka ada yang khusus pada forum kali ini. Kelompok vokal Dimensioner Voices tampil memukau para undangan. Mereka membawakan tiga buah lagu wajib, yaitu ‘Padamu Negeri,’ ‘Satu Nusa Satu Bangsa,’ dan ‘Tanah Airku’ secara acapella. Ke-5 anggota Dimensioner Voices adalah para konsultan Daya Dimensi Indonesia: Aloysia Alfra Phalestie, Dadan Sukma, Marika Indrainy, Diah Arum Witasari, dan Ario Bimo, yang ternyata tak hanya menguasai topik-topik pengembangan SDM tapi juga bersuara bak buluh perindu!
Pada acara diskusi interaktif yang dipandu oleh Deputi Direktur DDI Rainier Turangan ini juga dibagikan sebuah buku karya Marco Kusumawijaya berjudul ‘Jakarta. Metropolis Tunggang-Langgang’ kepada seluruh peserta yang hadir. Dalam buku setebal 231 halaman ini, Marco menguraikan tentang carut marut pengelolaan Jakarta sebagai kota metropolitan yang sekaligus adalah jelmaan sebuah ‘kampung’ raksasa.
PERCAKAPAN hari itu terasa hangat dan bernas. Terima kasih, Bung Marco, yang tampil dengan fasih dan menarik – menggugah kita semua untuk turut memberikan sumbangsih untuk perbaikan Jakarta. (Teguh A).
Next PERCAKAPAN, 20 Agustus 2009
PERCAKAPAN
Topik “ Prakarsa Warga dan Visi Jakarta”
Kamis, 20 Agustus 2009
10.00 – 13.00
Thought Leadership Lounge
Daya Dimensi Indonesia
Kantor Taman E3.3, Unit B3-3A
Pembicara : Marco Kusumawijaya (Arsitek Perkotaan dan Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta)
RSVP:
Ditya : ditya.prawasti@dayadimensi.co.id / 085694065246
Fernandi : arie.fernandi@dayadimensi.co.id / 08561503300
FORUM PERCAKAPAN III – Pendidikan sebagai Alat Rekayasa Masyarakat
Semua kita rasanya sepakat, pendidikan adalah tangga untuk meraih kehidupan lebih baik. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu sendi pendirian negara kita. Sejalan dengan itu, Forum PERCAKAPAN edisi 25 Juni 2009 menghadirkan Rektor Universitas Paramadina, Dr. Anies Baswedan, dengan topik “Pendidikan Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat”.
Dipandu Direktur Utama Daya Dimensi Indonesia, Rozan Anwar yang telah menyelesakan program doktor di FISIP UI pada 15 Juni 2009 lalu, Anies Baswedan menyoroti pentingnya memperhatikan aspek makro pengelolaan pendidikan sebagai alat rekayasa sosial. Jika di dua kesempatan sebelumnya peserta forum PERCAKAPAN banyak berasal dari para pengambil keputusan di berbagai perusahaan, maka kali ini juga hadir para pengelola pendidikan, antara lain dari Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan. Juga tampak Guru Besar FISIP UI Prof. Dr. Martani Huseini dan Prof. Azhar Kasim, serta pengajar FEUI, Dr. Riga Adiwoso.
Pengelola pendidikan, menurut Anies, seharusnya tidak memandang diri semata-mata sebagai penjual jasa pendidikan. Ia sebaliknya berharap pengelola pendidikan menjadi agen strategis rekayasa masyarakat. Revolusi pendidikan dekade 1950-an, dengan membangun sekolah SMA di tiap ibukota Kabupaten, telah menghasilkan kelompok menengah baru di Indonesia. Mereka inilah yang kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi dan terlibat aktif dalam pembangunan pada dekade 1970-an. “Munculah kelompok middle class yang sebelumnya adalah nobodies dengan single name,” katanya. Sebelumnya memang hanya anak-anak dari keluarga terpandang yang bisa menjadi mahasiswa.
Anies melihat tantangan dunia pendidikan beberapa tahun mendatang sungguh berat. Ketika biaya pendidikan semakin mahal, perlu adanya langkah terobosan untuk menciptakan kembali kelompok menengah baru seperti tahun 1950-an. Jika tidak, maka bisa jadi yang mengecap pendidikan tinggi hanya kelompok menegah-atas saja. “Ini akan menjadi bom waktu dan menciptakan ketidakstabilan masyarakat pada 15 sampai 20 tahun ke depan,” kata Anies yang menerapkan sistem bea siswa dengan penglolaan dana abadi di Universitas Paramadina tersebut.
Forum PERCAKAPAN adalah wadah informal yang dibangun DDI sebagai ajang bertukar informasi di lingkungan profesional. Melalui forum inilah, para profesional dapat saling belajar dan berkomunikasi secara positif dalam sebuah hubungan jangka panjang. Materi yang dibahas pun beragam. Semunya bertujuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sesi pertama April lalu menghadirkan Sayidiman Suryohadiprodjo dengan tema ‘ Rakyat Sejahtera Negara Kuat’, sedangkan kesempatan kedua di Mei 2009 menampilkan George Tahija dalam diskusi masalah kekayaan alam Indonesia dengan tema ‘Land of Waters’. Sampai jumpa dalam forum PERCAKAPAN berikutnya. (Teguh A)
FORUM PERCAKAPAN II – Land of Water, Tanah Air Kita – INDONESIA
Nuansa ‘hijau’, kelautan, dan cara hidup masyarakat lokal, silih berganti mewarnai sesi PERCAKAPAN kedua pada 26 Mei 2009 lalu yang digelar di kantor Daya Dimensi Indonesia di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Dengan topik ‘Land of Water,’ sesi hari itu diikuti 40-an orang peserta. Pembicara George Tahija dan pemandu diskusi Shanti Poesposutjipto adalah sosok yang dekat dengan isu lingkungan. Selama lima belas tahun mereka berdua tercatat sebagai Dewan Penasehat di organisasi The Nature Conservency, sebuah LSM Lingkungan yang bergerak dalam bidang keanekaragaman hayati.
Ketertarikan George terhadap lingkungan tumbuh jauh hari sejak masih usia anak-anak. Kecintaan itu ditanamkan oleh kedua orang tuanya – khususnya sang ayah: Julius Tahija. George mengisahkan bagaimana mereka sekeluarga kerap mengisi liburan dengan menikmati suasana alam, antara lain ke Pulau Nirwana, salah satu pulau di gugusan Kepulauan Seribu yang saat ini sudah tenggelam. “Saya keliling Pulau Jawa dan Bali mengendarai (mobil) Landrover waktu berusia tujuh belas tahun,” kisahnya.
Ia juga kemudian menemani ayahnya mengenang masa-masa perjuangan melawan penjajah Jepang di Kepulauan Maluku Tenggara dan Barat Daya, seperti Kei, Tanimbar, Yamdena, Bar-bar dan lain-lain. Saat itu usia Julius Tahija adalah 70 tahun. George menyaksikan pertemuan yang emosional antara ayahnya dengan teman-teman seperjuangannya melawan Jepang di tahun 1940-an silam.
Dari rangkaian perjalanan inilah, George banyak belajar tentang kearifan masyarakat lokal yang kehidupannya sering dianggap serba sederhana oleh masyarakat perkotaan. Salah satunya terjadi saat ia dan keluarganya melakukan pelayaran dari Ambon ke Darwin, Australia. Sesampai mereka di gugusan Kepulan Tanimbar, rombongan menghentikan pelayaran karena kehabisan logistik berupa sayur mayur dan buah-buahan.
Setelah menurunkan sekoci, George pun menuju sebuah pulau untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Kehidupan penduduk di pulau tersebut terlihat sangat sederhana, di sana bahkan belum ada aliran listrik. Saat menanyakan harga buah dan sayur pada salah seorang penduduk yang ditemuinya, George terkejut mendengar jawaban yang diterimanya, “ Silakan ambil saja Pak. Hidup di sini sudah serba berlebihan.” Sungguh jawaban yang membuat George termenung panjang dan belajar. Pulau dengan kehidupan yang terlihat begitu sederhana dari kacamata kita, ternyata dihuni para penduduk yang merasa hidup mereka sudah berkecukupan.
Dari segi pelaksanaan, ada “acara selipan” yang membuat sesi PERCAKAPAN ini berbeda dibanding sesi pertama bulan April lalu. Mantan Menteri Lingkungan Hidup yang saat ini menjadi anggota DPD-RI, Sarwono Kusumaatmaja menyerahkan cindera mata berupa buku berjudul ‘Kekayaan Alam di Indonesia’ kepada George Tahija dan Shanti Poesposoetjipto. Buku tersebut disusun oleh Tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara dan memuat rekaman dari pengalaman tim menelusuri 40 pulau terdepan di wilayah barat Indonesia dengan menggunakan kapal motor yang dinamai Deklarasi Juanda. Sarwono yang adalah salah satu tokoh yang tercatat sebagai Sahabat Tim Ekspedisi ini menyampaikan, “Tahun depan, kita akan akhiri ekspedisi dengan menyusur pulau-pulau di Indonesia Timur.’’
Pemilihan nama Deklarasi Juanda untuk julukan kapal yang digunakan bukan tanpa makna. Hasil Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 lah yang mengukuhkan Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan. Atas jasa Perdana Menteri Juanda, Indonesia kini memiliki wilayah laut yang luas – yang sebelumnya dinyatakan sebagai laut internasional. “Wilayah kita dipagari oleh pulau-pulau kecil terluar. Namun pulau-pulau ini tidak banyak dikenal masyarakat,” papar Sarwono.
PERCAKAPAN memang dirancang sebagai forum obrolan bernas tanpa kesan formal. Direktur Daya Dimensi, Andi Wibisono menjelaskan forum ini memang dirancang sebagai wadah menumbuhkan suatu masyarakat pembelajar. Para peserta yang hadir dipersilakan mengemukakan pandangan dan sikapnya, dan semuanya diharapkan dapat memetik pelajaran dari pengalaman sang pembicara ataupun pengalaman bersama.
Siang itu, sesi ditutup dengan pelelangan 4 lembar buku George Tahija Land of Water kepada sekitar 40an peserta yang hadir. Hasil lelang sepenuhnya diserahkan sebagai sumbangan PERCAKAPAN kepada Tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara. Pemenang lelang adalah Rudyan Kopot, CEO Billiton Indonesia Aquaculture; Salusra Wijaya, Direktur SCTV; Joe Kamdani, Founder Datascrip dan Saibun Sitompul dari PLN. PERCAKAPAN kembali hadir pada 25 Juni 2009 dengan pembicara Dr. Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina yang menyajikan pemikirannya mengenai pendidikan nasional. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya seputar sesi ketiga forum PERCAKAPAN. (Teguh A)
