Percakapan Blog

Just another WordPress.com weblog

Forum Percakapan XIII – Memaknai Reformasi Birokrasi

Antara ada dan tiada. Begitulah pandangan sebagian masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya. Keluh kesah ini rasanya semakin kental dirasakan masyarakat Jakarta yang relatif lebih ‘melek’ politik. Kemacetan dimana-mana sepanjang waktu. Pelayanan publik, antara lain transportasi umum yang terbatas dan jauh dari nyaman. Ancaman banjir bisa datang sewaktu-waktu ketika hujan deras mengguyur Jakarta dan Bogor. Fakta ini adalah sebagian kecil dari kenyataan betapa kurang kredibel dan kompetennya birokrasi pemerintahan menjalankan tugas sehari-hari.

Menyangkut urusan hidup yang dapat dirasakan sehari-hari, ‘Forum Percakapan’ bertema ‘Memaknai Reformasi Birokrasi’ ini mampu memancing dialog ramai para peserta yang memenuhi lobi Kantor Taman DDI di Kawasan Mega Kuningan pada 30 Juni 2010. Topik yang diangkat memang tergolong ‘berat’, namun paparan Prof. Dr. Eko Prasojo dan Bapak Martiono – Presdir PT Newmont Indonesia, mampu menghidupkan bincang-bincang. Audien datang dari berbagai kalangan. Selain mitra bisnis DDI yang umumnya datang dari sektor bisnis, juga hadir teknokrat, dan pengelola pendidikan.

Prof. Eko menggarisbawahi pentingnya birokrasi di Indonesia direformasi. Guru Besar FISIP UI tersebut mengingatkan sistem kepemerintahan di Indonesia digerakkan melalui birokrasi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan keputusan politis yang berdampak pada roda kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam lingkup sempit, jajaran birokrasi melibatkan pegawai negeri sipil; sedangkan dalam lingkup lebih luas mencakup aparat BUMN, perusahaan milik negara, atau badan-bdan yang dimiliki negara untuk menjalankan fungi negara.

Di mata Prof. Eko, keputusan politik yang dihasilkan relatif sudah bagus walaupun masih harus diperbaiki, tetapi begitu diimplementasikan oleh sebuah sistem, keputusan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan ideal yang diharapkan. Distorsi dan penyimpangan ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya moral hazard (penyelahgunaan kewenangan) dan profil birokrasi yang tidak kompeten. Tidak mengherankan jika penyelenggaraan negara tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. “Apa yang sekarang dirasakan masyarakat apakah negara ada untuk rakyat? Jalan rusak, semua sarana dan prasarana pelayanan sangat minimal. Penyelenggaraan pemerintahan oleh negara apa adanya,” jelas Prof Eko yang melist adanya sekitar 175 penyakit sistemik birokrasi.

Penyakit bangsa Indonesia, analisis Prof. Eko melingkupi political corruption, yudicial corruption , dan bureaucratic corruption. Ketiga hal saling tali temali. Masing-masing tetapi terjadi pertukaran korupsi antara yudicial power, executif power dengan political power. Tidak heran jika pemberantasan korupsi di Indonesia begitu melelahkan. Reformasi birokrasi yang hakekatnya adalah reformasi adminstrasi di Indonesia harus berhadapan dengan praktik korupsi bak gurita yang saling terkait. “Dalam kasus Gayus misalnya, saling terkait. Terjadi praktik korupsi yang melibatkan pejabat pajak, pejabat hukum, sekaligus melibatkan perantara pejabat politik dengan pejabat hukum atau dengan pejabat birokrasi,” paparnya.

Ibarat lingkaran setan, praktik korupsi kronis di Indonesia, menurut Prof. Eko sesungguhnya dapat diurai dengan menempatkan prioritas yudicial reforms (baik dari sektor kejaksanaan dan kepolisian) untuk levarage-nya. Prof Eko menyarankan jika Presiden tetap berkomitmen tinggi melaksanakan reformasi birokrasi, maka harus memperhatikan kedua lembaga hukum ini. “Sebab, korupsi di lingkup yudisial mengakibatkan efek domino, korupsi politik dan birokrasi,” jelasnya.

Pada bagian lain, Pak Martiono menyoroti tetap berkembangnya pemikiran yang keliru tentang arti government yang diterjemahkan menjadi pemerintah, yang lebih bernuansa penguasa (pangreh prodjo) bukannya abdi masyarakat (pamong prodjo). Pola pikir dan kesadaran para birokrasi masih belum banyak berubah. Oleh karena itu, agar agenda reformasi birokrasi di Indonesia bisa berjalan optimal, Pak Martiono meminta adanya penyadaran di mind set para birokrat atas fungsi sebagai pamong prodjo. “Kita ini sadar saja belum, kok mau melaksanakan reformasi administrasi. Kita tidak sadar karena urusan pemahaman,” harap Pak Martiono.

Pak Martiono juga berharap agar kesadaran ini terus menerus digelorakan. Saran Pak Martiono sudah selayaknya mendapat perhatian bagi pengelola negara berkembang seperti Indonesia. Reformasi administrasi, seperti dikemukakan Caeden – ahli administrasi publik, hakekatnya adalah perbaikan sistem administrasi di suatu negara secara terus menerus. “Bahkan negara-negara yang sudah sangat maju sekalipun seperti Jepang atau Korea, terus menerus melakukan reformasi administrasi,” ungkap Prof Eko.

Jika negara-negara maju saja tetap mau menerima kritik perbaikan, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Reformasi administrasi mutlak menjadi tuntutan yang sangat besar. Semoga pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakatnya untuk sebuah Indonesia yang lebih baik. [Teguh A.]

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: